Sistem Informasi Produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Penataan Ruang (SIKUMTARU)

Peraturan Perundang-undangan Terbaru: 1. UU No. 2 Thn. 2012 PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 2. UU No. 12 Thn. 2011 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3. PP No. 30 Thn. 2012 PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 4. PP No. 12 Thn. 2012 INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 5. PP No. 50 Thn. 2011 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010-2025 6. PP No. 2 Thn. 2011 PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS 7. PP No. 1 Thn. 2011 PENETAPAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 8. Perpres No. 28 Thn. 2012 RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA-BALI 9. Perpres No. 13 Thn. 2012 RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA 10. Perpres No. 88 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI 11. Perpres No. 87 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN 12. Perpres No. 62 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO 13. Perpres No. 45 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN DENPASAR, BADUNG, GIANYAR, DAN TABANAN 14. Inpres No. 1 Thn. 2012 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA 15. Perda No. 4 Thn. 2012 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL TAHUN 2011-2031 16. Perda No. 01 Thn. 2012 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2011-2031 17. Perda No. 29 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2011-2031 18. Perda No. 9 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2031 19. Perda No. 4 Thn. 2011 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI GORONTALO 2010-2030 20. Permen No. 20/PRT/M/2011 Thn. 2011 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA 21. Ringkasan No. 6 Thn. 2012 KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 22. Modul No. - Thn. 2012 PANDUAN PENERAPAN KETENTUAN HOLDING ZONE DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 23. Lap No. Thn. REKAPITULASI PROGRES PENYELESAIAN RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA STATUS 30 APRIL 2012

Produk

Tentang Sistem Informasi Hukum Penataan Ruang

Selamat datang di situs Sistem Informasi Hukum Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Sistem ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mengenai informasi peraturan perundang-undangan yang terkait pada penataan ruang di Indonesia. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu pengunjung khususnya para profesional bidang penataan ruang untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan terkait dengan cepat dan akurat.

Situs ini dilengkapi dengan metode pencarian yang baik sehingga memudahkan pengunjung untuk menemukan dokumen yang diperlukan. Keberadaan Sistem Informasi Hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam fungsi pendokumentasian dan penyampaian informasi hukum kepada masyarakat.

Saran dan masukan dapat disampaikan pada menu Kotak Saran yang telah disediakan pada situs ini. Atas kunjungannya diucapkan terima kasih.