Peraturan Lainnya

Tentang
Jenis Peraturan
No Jenis Peraturan Nomor Tahun Tentang File
1. Peraturan Menteri
39/PRT/1989 1989 PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAI
2. Peraturan Menteri
49/PRT/1990 1990 TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR
3. Peraturan Menteri
48/PRT/1990 1990 PENGELOLAAN ATAS AIR DAN ATAU SUMBER AIR PADA WILAYAH SUNGAI
4. Peraturan Menteri
45/PRT/1990 1990 PENGENDALIAN MUTU AIR PADA SUMBER-SUMBER AIR
5. Peraturan Menteri
354/KPTS/M/2001 2001 KEGIATAN OPERASI JALAN TOL
6. Peraturan Menteri
353/KPTS/M/2001 2001 KETENTUAN TEKNIK, TATA CARA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN TOL
7. Peraturan Menteri
327/KPTS/M/2002 2002 PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
8. Peraturan Menteri
604/PRT/M/2005 2005 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
9. Peraturan Menteri
603/PRT/M/2005 2005 PEDOMAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA BIDANG PEKERJAAN UMUM
10. Peraturan Menteri
392/PRT/M/2005 2005 STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL
11. Peraturan Menteri
369/KPTS/M/2005 2005 RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL
12. Peraturan Menteri
323/PRT/M/2005 2005 TATA CARA PENANGANAN MASUKAN DARI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
13. Peraturan Menteri
295/PRT/M/2005 2005 BADAN PENGATUR JALAN TOL
14. Peraturan Menteri
38/PMK.Ol/2006 2006 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RESIKO ATAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
15. Peraturan Menteri
34/PRT/M/2006 2006 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI (PEMBORONGAN) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
16. Peraturan Menteri
33/PERMEN/M/2006 2006 PEDOMAN TATACARA PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA KAWASAN SIAP BANGUN DAN PENYELENGGARA LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
17. Peraturan Menteri
32/PERMEN/M/2006 2006 PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
18. Peraturan Menteri
31/PERMEN/M/2006 2006 PETUNJUK PELAKSANAAN KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
19. Peraturan Menteri
27/PRT/M/2006 2006 PEDOMAN PENGADAAN PENGUSAHAAN JALAN TOL
20. Peraturan Menteri
11/PRT/M/2006 2006 WEWENANG DAN TUGAS PENYELENGGARAAN JALAN TOL PADA DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BADAN PENGATUR JALAN TOL DAN BADAN USAHA JALAN TOL
21. Peraturan Menteri
10/PRT/2006 2006 TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA UNTUK PENGADAAN TANAH JALAN TOL
22. Peraturan Menteri
44 /PRT/M/2007 2007 PEDOMAN UMUM PEMBINAAN SDM DALAM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
23. Peraturan Menteri
41/PRT/M/2007 2007 PEDOMAN KRITERIA TEKNIS KAWASAN BUDI DAYA
24. Peraturan Menteri
40/PRT/M/2007 2007 PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI
25. Peraturan Menteri
22/PRT/M/2007 2007 KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR
26. Peraturan Menteri
21/PRT/M/2007 2007 KAWASAN RAWAN LETUSAN GUNUNG BERAPI DAN KAWASAN RAWAN GEMPA BUMI
27. Peraturan Menteri
20/PRT/M/2007 2007 PEDOMAN TEKNIS ANALISIS ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN, EKONOMI, SERTA SOSIAL BUDAYA DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
28. Peraturan Menteri
06/PRT/M/2007 2007 PEDOMAN UMUM RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
29. Peraturan Menteri
04/PRT/M/2007 2007 PENGADAAN TANAH JALAN TOL
30. Peraturan Menteri
03/PRT/M/2007 2007 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 51/PRT/2005 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2005 2009
31. Peraturan Menteri
02/PRT/M/2007 2007 PETUNJUK TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN TOL DAN JALAN PENGHUBUNG
32. Peraturan Menteri
01/PRT/M/2007 2007 PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBERDAYAAN DI BIDANG JALAN TOL
33. Peraturan Menteri
28 2008 TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH
34. Peraturan Menteri
21/PRT/M/2008 2008 PEDOMAN OPERASIONALISASI WILAYAH BEBAS KORUPSI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
35. Peraturan Menteri
08/PRT/M/2008 2008 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KHUSUS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
36. Peraturan Menteri
07/PRT/M/2008 2008 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENYELURUH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
37. Peraturan Menteri
06/PRT/M/2008 2008 PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
38. Peraturan Menteri
05/PRT/M/2008 2008 PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN
39. Peraturan Menteri
P.43/ Menhut-II/ 2008 2008 PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
40. Peraturan Menteri
50 2009 PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
41. Peraturan Menteri
Menteri Pertanian
41/Permentan/OT. 140/9/2009 2009 KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN
42. Peraturan Menteri
27 2009 PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
43. Peraturan Menteri
24/PRT/M/2009 2009 PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PEKERJAAN UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPDA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
44. Peraturan Menteri
20/PRT/M/2009 2009 PEDOMAN TEKNIS MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN DI PERKOTAAN
45. Peraturan Menteri
17/PRT/M/2009 2009 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
46. Peraturan Menteri
17 2009 PEDOMAN PENENTUAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH
47. Peraturan Menteri
16/PRT/M/2009 2009 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
48. Peraturan Menteri
15/PRT/M/2009 2009 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
49. Peraturan Menteri
13/PRT/M/2009 2009 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG
50. Peraturan Menteri
12/PRT/M/2009 2009 PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA NON HIJAU DI WILAYAH KOTA/KAWASAN PERKOTAAN
51. Peraturan Menteri
11 /PRT/M/2009 2009 PEDOMAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA
52. Peraturan Menteri
14/PRT/M/2010 2010 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
53. Peraturan Menteri
1 2010 SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL
54. Peraturan Menteri
20/PRT/M/2011 2011 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA
  • BATANG TUBUH PERMEN No.20 Thn. 2011-RENCANA DETAIL TATA RUANG
  • Lampiran I Permen PU 20/PRT/M/2011-Kriteria Pengklasifikasian Zona dan Subzona
  • Lampiran II Permen PU 20/PRT/M/2011-Ilustrasi Peta Rencana Jaringan Prasarana di BWP
  • Lampiran III Permen PU 20/PRT/M/2011-Matriks Susunan Tipologi Program Prioritas Dalam RDTR
  • Lampiran IV-A Permen PU 20/PRT/M/2011-Contoh Matriks Penulisan Ketentuan Kegiatan dan Pemanfaatan Ruang Zonasi
  • Lampiran IV-B Permen PU 20/PRT/M/2011-Contoh Zoning Text
  • Lampiran IX Permen PU 20/PRT/M/2011-Keterkaitan Substansi RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR
  • Lampiran V Permen PU 20/PRT/M/2011-Contoh Perhitungan Untuk Menentukan Intensitas Pemanfaatan Ruang
  • Lampiran VI Permen PU 20/PRT/M/2011-Contoh Perhitungan Untuk Menentukan Tata Bangunan
  • Lampiran VII Permen PU 20/PRT/M/2011-Rincian Analisis dalam Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
  • Lampiran VIII Permen PU 20/PRT/M/2011-Rincian Perumusan Substansi RDTR dan Peraturan Zonasi
  • Lampiran X Permen PU 20/PRT/M/2011-Sistematika Penyajian Buku RDTR dan Peraturan Zonasi
  • Lampiran XI Permen PU 20/PRT/M/2011-Keterkaitan Substansi, Tahapan, dan Keterlibatan Pihak-Pihak dalam Penyusunan RDTR
  • Lampiran XII Permen PU 20/PRT/M/2011-Sistematika Penyajian Album Peta
55. Peraturan Menteri
10/PRT/M/2011 2011 PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
56. Peraturan Menteri
08/PRT/M/2011 2011 PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI
57. Peraturan Menteri
07/PRT/M/2011 2011 STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
58. Peraturan Menteri
19/PRT/M/2012 2012 PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEKITAR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
59. Peraturan Menteri
15/PRT/M/2012 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
60. Peraturan Menteri
11/PRT/M/2012 2012 RENCANA AKSI NASIONAL MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2012-2020 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
61. Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum
01/PRT/M/2013 2013 PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA